Ada Apa Dengan Kabupaten Yahukimo?
-
Elius Heluka
Daerah
Pegunungan lain sudah membangun berdasarkan visi dan misi. Sebenarnya ada apa
dengan Kabupaten Yahukimo? Tanggungjawabnya siapa? Apakah hanyalah visi dan misi sebagai
dompet tebal? Atau Politik? Cobahlah Pengganguran di Kabupaten Yahukimo
sebanyak 872 orang Sarjana baik S-2 dan Sarjana S-1 dengan berbagai kosentrasi
lulusan pada saat ini. peneliti telah melakukan pendataan dengan sangat sederhana dan objektif untuk mendapatkan informasi tentang lulusan sarjana terbanyak di Kabupaten Yahukimo sangat menyakitkan.
Jika
visi berbicara mengenai tujuan yang akan dicapai Pemerintah Daerah, misi adalah
apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan nilai adalah
pedoman perilaku dalam menjalankan misi untuk mewujudkan visi. Visi, misi, dan
nilai apabila diaplikasikan oleh setiap Pemimpin maka akan melahirkan makna
bekerja. Pegawai Kabupaten Yahukimo dan akan merasakan pekerjaan sebagai hal yang
luhur dan bernilai sehingga membuat mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk
bekerja.
Banyak
pemerintahan yang telah merumuskan visi dan misi, namun gagal dalam menanamkan
nilai karena visi dan misi hanya ada pada tataran konsep tanpa implementasi.
Visi dan misi hanya menjadi pajangan dan tidak keluar menjadi perilaku (behaviour).
Oleh karenanya nilai itulah yang menjadi fondasi. Kita bisa melihat bagaimana sebanyak
872 orang Sarjana baik S-2 dan Sarjana S-1 dengan berbagai kosentrasi lulusan bisa
ekspansi ke seluruh tanah Papua. Tetapi lapangan pekerjaannya terbatas maka,
ada hal yang perlu di perhatikan ini disebabkan karena 7 nilai Bushido, yaitu:
- Gi (Integritas)
- Yu (Keberanian)
- Jin (Kemurahan hati),
- Rei (Menghormati)
- Makoto atau Shin (Kejujuran dan Tulus-Ikhlas)
- Meiyo (Kehormatan/Menjaga Kehormatan Diri
- Chugo (Loyal/Setia).
Dengan fondasi nilai Bushido maka apapun jenis Program Kerja Pemerintah Daerah atau, apapun sistem yang dipakai, maka Pemerintahannya
tersebut akan kokoh, ibarat rumah yang kuat fondasinya. Seperti badan ada
jiwanya, seperti itulah pemerintah yang memiliki nilai yang kuat. Kode etik
mengenai hal yang harus dimiliki apa yang boleh dan tidak boleh harus jelas dan
dilaksanakan dalam menjalankan sebuah pemerintahan, Pemerintah Daerah/Kota ataupun
negara. Hal inilah yang luput ditanyakan dan dinilai dari debat pasangan Bupati
Yahukimo Bangkit. Tidak cukup hanya membahas atau merumuskan visi dan misi
namun perlu nilai sebagai fondasinya. Membangun Daerah tanpa nilai, sama saja
dengan membangun rumah namun tanpa fondasi.
Kebiasaan Pemerintah Daerah Bupati maupun Wakil Bupati
jadikan Yahukimo sebagai TAMU
selesai datang kembali ke kota yang sudah maju seperti pemimpin-pemimpin
membangun dengan anggaran yang sama dari APBDN, APBD dan Pendapatan Lain Yang
Sah. artinya mereka mampu mempertahankan misi inti dan nilai inti sebagai
budaya, itulah fondasi korporasi atau dengan kata lain "culture".
